28 Nov 2006

Federasi Serikat Petani Indonesia

Pandangan dan Sikap FSPI Tentang Program Pembaruan Agraria Nasional

Tuesday, 28 November 2006

Pernyataan pemerintah Indonesia di media massa bulan September 2006 mengenai rencana pelaksanaan reforma agraria merupakan perkembangan baru dalam politik agraria Indonesia. Pernyataan tersebut sekaligus juga merupakan dampak dari perjuangan panjang kaum tani yang selama ini tiada henti mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan pembaruan agraria.

Berkaitan dengan rencana pemerintah tersebut, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), memandang penting untuk memberikan pandangan dan sikap. Hal ini didasari oleh kenyataan kongkret bahwa penerima manfaat dari pelaksanaan reforma agraria adalah para kaum tani, buruh tani dan rakyat Indonesia. Pandangan dan sikap FSPI ini dihasilkan dari bebeberapa naskah kongres, pandangan dan sikap dasar serta hasil rapat Presidium (pimpinan) FSPI.

FSPI memandang bahwa :

Program Reforma Agraria sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan baru di Indonesia. Karena Reforma Agraria telah tertuang sebagai cita-cita dari kemerdekaan nasional demi kesejahteraan, keadilan, kebahagian dan kemakmuran rakyat. Sehingga kemudian diwujudkan dalam UUPA 1960 termasuk beberapa program nasionalisasi terhadap kekayaan alam dan sumber agraria lainnya yang selama masa kolonialis dikuasai oleh penjajah.

Dengan demikian sejak di undangkannya UUPA 1960 , sebenarnya bangsa Indonesia telah mempunyai Hukum Agraria yang sifatnya nasional. Adapun isinya menegaskan bahwa fungsi dari sumber agraria yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di atas dan didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Beberapa pokok pikiran penting dari UUPA adalah ditujukan untuk:

meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian, dan keadilan bagi Rakyat dan negara, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur

meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Sayangnya, dalam prakteknya program Reforma Agraria sebagai salah satu kewajiban pemerintah, selama ini belum pernah secara sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan UUD 1945 pasal 33. Alih-alih menjalankan UUPA, bahkan pemerintah telah menyelewengkannya melalui penerbitan berbagai peraturan dan undang-undang yang justru bertolak belakang.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hak penguasaan, kepemilikan, pengelolaan dan penggunaan agraria telah digunakan untuk mengeksploitasi hutan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri, kelautan dan pesisir utuk kepentingan pemilik modal besar. Berbagai perundang- undangan sektoral, seperti UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan pokok pengairan, serta berbagai UU sektoral lainnya, bahkan secara prinsipil bertentangan dengan UUPA 1960.

Sayangnya kejatuhan rezim orde baru, belum bisa menghentikan ketidakadilan struktural penguasaan dan pemilikan agraria. Bahkan kemunculan perundang-undangan seperti Keppres 34/2003, Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006, UU No. 7/2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Migas dan undang-undang lainnya bercorak melanggengkan ketidakadilan agraria.

Bahkan secara garis besar produk-produk kebijakan pemerintah "reformasi" tersebut telah menjalankan prinsip-prinsip dasar neoliberalisme melalui campur tangan secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan World Trade Organization (WTO). Lembaga keuangan internasional tersebut mempunyai peran sentral dalam menentukan arah dan strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi politik di Indonesia.

FSPI memandang, bahwa akibat praktek kebijakan politik dan ekonomi yang bercorak neoliberal ketidakadilan dan ketimpangan struktur agraria semakin melebar. Sebagai contoh: penguasaan atas perkebunan, kehutanan, pertambangan saat ini didominasi oleh segelintir individu dan perusahaan-perusahaan besar nasional dan asing seperti PT. NewMont, PT. Freeport, PT. CALTEX, PT. London Sumatra dan lainnya yang luasannya hingga jutaan hektar.

Sementara sebagian besar rakyat tani hanya menguasai 0,3 ha pada lahan pertanian bahkan tak bertanah. Pajak maupun keuntungan atas bagi hasil yang diterima negara dari lahan-lahan perkebunan, kehutanan, kelautan, pertambangan dirasakan tak sesuai dengan keuntungan yang diraih oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut yang sudah puluhan tahun mengekploitasi sumber-sumber agraria. Apalagi jika di hitung menurunnya kualitas layanan alam, dampak sosial, ekonomi dan politiknya terhadap bangsa Indonesia.

Situasi yang penuh ketidakadilan tersebut telah mendorong pada munculnya ribuan konflik-konflik yang bersandar pada perebutan penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria, baik yang sifatnya vertikal, horizontal maupun gabungan keduanya. Secara umum konflik yang terjadi didominasi oleh konflik antara rakyat dengan Perusahaan swasta baik asing maupun dalam negeri, rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan institusi negara. Dimana wilayah konflik itu berada pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan/kelautan dan urban/perkotaan.

Ketidakadilan agraria juga telah mendorong tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota, tinginya jumlah buruh migran, meningkatnya petani yang tidak memiliki lahan pertanian, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disertai dengan bencana alam, kasus kelaparan/busung lapar, tingginya tingkat pengangguran dipedesaan maupun di perkotaan.

STRUKTUR AGRARIA YANG DI INGINKAN OLEH PETANI DAN RAKYAT

FSPI memandang bahwa sesuai dengan isi dan kandungan dalam UUPA 1960, hal-hal yang perlu diatur dalam agraria meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawah-nya serta yang berada di bawah air. Kesemuanya tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya adalah hubungan yang bersifat abadi.

Paling penting untuk ditegaskan bahwa pembaruan agraria yang diinginkan oleh kaum tani adalah Pembaruan Agraria Sejati yaitu adanya upaya membongkar dan menata ulang struktur agraria yang timpang, eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Sehinga program pembaruan agraria nasional yang hendak dijalankan oleh pemerintah haruslah suatu pembaruan agraria sejati.

Yang dimaksud keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial. Yang dimaksud dengan menata ulang struktur agraria adalah penataan kembali atau membongkar struktur kepemilikan, penguasaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengolahan yang berhubungan dengan sumber agraria dan kekayaan alam; bumi, air, dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya.

Pembaruan agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat miskin, kaum tani, serta penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Struktur agraria yang berkeadilan seperti keinginan petani dan rakyat miskin mengandung nilai-nilai dan prinsip, seperti :

tidak adanya konsentrasi kepemilikan dan penguasaan agraria pada segelintir orang saja, yang ditandai dengan adanya aturan tentang batas minimal dan batas maksimal

tidak adanya monopoli dalam produksi dan distribusi produksi

adanya jaminan terhadap hukum, penguasaan dan kepemilikan sumber agraria bagi petani kecil, buruh tani dan rakyat miskin lainnya

adanya jaminan bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam lapangan agraria haruslah memajukan kemakmuran dan martabat manusia

PROGRAM UMUM REFORMA AGRARIA

FSPI memandang bahwa agar pelaksanaan pembaruan agraria dapat memenuhi rasa keadilan maka pembaruan agraria harus dapat menyelesaikan semua konflik dan sengketa agraria yang telah terjadi dari masa lalu dan yang terjadi saat ini. Sementara untuk menjaga agar konflik agraria berlarut-larut di masa mendatang, maka pemerintah haruslah ada upaya untuk menciptakan peraturan yang tidak memberikan peluang terjadinya konflik agraria.

Penataan struktur agraria yang berhubungan disektor pertanian dan kaum tani haruslah dimulai dari pelaksanaan program Landreform yaitu suatu upaya yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani, dan perubahan skala pemilikan. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan petani dengan berbagai program-program pendidikan, upaya penyediaan subsidi, pemilikan teknologi pertanian, sistem distribusi/perdagangan yang adil, dan mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur lainnya.

Sementara penataan struktur agraria yang berhubungan dengan pemanfataan di luar usaha-usaha pertanian pangan seperti perairan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan pemanfaatn lain haruslah dilakukan dengan peninjauan kembali, termasuk pembatalan berbagai kontrak karya atau kontrak pertambangan oleh perusahaan-perusahaan asing, izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI), izin atas eksplorasi sumber-sumber air alam yang dikuasai perusahaan-perusahaan, pencabutan izin HGU, izin ekplorasi perikanan dan lainnya di wilayah kelautan, menetapkan penguasaan penuh atas wilayah udara atau ruang angkasa RI.

FSPI memandang bahwa pelaksanaan reforma agraria menuntut penyusunan undang-undang baru yang merupakan turunan dari UUPA 1960, sehingga selain tidak melanggar struktur peruntukan, penguasaan, pemanfaatn, dan pengolahan tentang agraria, harus ada jaminan keberlanjutan dan kelestarian agraria tersebut.

Dengan demikian langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penyelenggara negara dalam menjalankan pembaruan agraria tersebut adalah:

Menjalankan reforma agraria haruslah sesuai dengan prinsip dan semangat dari jiwa UUPA 1960, yang dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

Pembatalan atau pencabutan terhadap seluruh produk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan agraria, termasuk penghentian pembahasan RUU Penanaman Modal. Pembatalan atau pencabutan seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan agraria tersebut haruslah diikuti pula pembuatan undang-undang dan peraturan yang merupakan turunan dari UUPA 1960, sehingga tidak menjadi undang-undang dan peraturan yang sektoral dan tumpang tindih.

Untuk penyederhanaan dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, maka departemen yang berkaitan dengan agraria haruslah dalam satu koordinasi, yang memiliki otoritas.

Dalam rangka membangun rasa keadilan bagi petani dan rakyat lainya yang mengalami konflik agraria yang belum belum diselesaikan sampai saat ini, yakni dari masa kolonial hingga sekarang haruslah diselesaikan karena ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembaruan agraria. Penyelesaian konflik agraria yang belum selesai dari masa kolonial hingga saat ini haruslah di tempuh dengan langkah-langkah :

Menginventarisir seluruh konflik-konflik agraria yang belum diselesaikan dari masa kolonial hingga sekarang.

Merumuskan mekanisme penyelesaian konflik secara sistematis, terencana dan menyeluruh serta bersendikan kepada rakyat yang menjadi korban dari konflik tersebut.

Mengembalikan hak tersebut baik dalam bentuk agraria yakni lahan semula, mengganti lahan atau melalui mekanisme ganti rugi dengan mempertimbangkan rasa keadilan rakyat yang menjadi korban dari konflik agraria tersebut.

Bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya konflik agraria baik secara langsung atau tidak langsung harus pula diajukan ke pengadilan yang berdimensikan HAM, karena pada dasarnya konflik agraria tersebut adalah pelanggaran terhadap HAM.

Pengakuan secara hukum mengenai kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah-tanah obyek Land Reform atau tanah-tanah yang berkonflik atau dipersengketakan petani yang saat ini telah dikuasai petani.

Selanjutnya terhadap kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan, seperti pemberian hak terhadap perorangan, pemilik usaha maupun bentuk organisasi lainya yang berpeluang menimbulkan konflik agraria haruslah ditinjau dan dievaluasi kembali, sehingga tidak terulang munculnya konflik agraria.

PERAN ORGANISASI PETANI

Organisasi massa perjuangan petani yang merupakan kumpulan dari petani kecil, buruh tani, tani miskin dan masyarakat lainnya adalah organisasi yang sangat berkepentingan terhadap dilaksanakannya pembaruan agraria. Hal ini terlihat dari besarnya tuntutan petani terhadap pelaksanaan pembaruan agraria. Tuntutan pelaksanaan pembaruan agraria tidak terlepas dari kebutuhan agraria sebagai bagian dari budaya dan simbol dari martabat sebagai petani dan manusia. Harus pula dipahami bahwa tuntutan itu tidak hanya didasari oleh kebutuhan untuk kesejahteraan dan sebagian dari budaya dan martabat, tapi juga disebabkan oleh dirampasnya hak-hak rakyat tani atas agraria, seperti yang terjadi selama ini.

Agar dapat tertatanya struktur agraria yang mengadung nilai-nilai keadilan agraria, sehingga memberikan jaminan perlindungaan dan pemenuhan Hak Asasi kaum tani dan kalangan rakyat miskin lainnya, maka organisasi petani harus memiliki peran yang jelas dalam pembaruan agraria tersebut. Oleh karena itu haruslah menempatkan organisasi kaum tani tani atau rakyat miskin lainnya mulai dari tingkat lokal hingga nasional sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi serta peran kontrol terhadap pelaksanaan pembaruan agraria tersebut.

Demikianlah pandangan kami

Badan Pelaksana Federasi (BPF)

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

Henry Saragih

Sekretaris Jenderal

Perjuangan Pembaruan Agraria Sejati

Pasted from <file:///D:\KPA%20Sulsel\artikel%20PPAN\FSPI%20tentang%20PPAN.doc>